Jakarta, 31 Juli 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis atau MBG. BGN menyatakan menghormati putusan tersebut dan siap menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan pemerintah. Putusan MK membuat pembiayaan MBG perlu ditempatkan secara terpisah sehingga alokasi pendidikan tetap digunakan sesuai fungsi dan amanat konstitusi. Bagi BGN, perubahan struktur anggaran tidak mengubah tujuan utama program untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan penyesuaian tersebut tidak mengganggu operasional MBG yang telah berjalan di berbagai daerah.
Pemisahan pembiayaan menjadi perhatian karena MBG memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan pendidikan, terutama karena banyak penerima manfaat merupakan peserta didik. Meski pelaksanaan makanan bergizi dilakukan di sekolah, tujuan program berkaitan dengan pemenuhan gizi sehingga sumber pembiayaannya perlu dibedakan dari belanja pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK. Perubahan tersebut akan memberikan batas yang lebih jelas antara anggaran untuk kegiatan pendidikan dan anggaran program gizi nasional. Dengan struktur yang terpisah, penggunaan dana pada masing-masing sektor juga dapat dipantau secara lebih transparan. Pemerintah selanjutnya perlu menentukan skema pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan tersebut.
BGN sebagai pelaksana program menghadapi kebutuhan anggaran yang besar karena MBG dijalankan dengan cakupan luas. Pembiayaan tidak hanya digunakan untuk menyediakan bahan pangan, tetapi juga menyangkut pengolahan, distribusi, tenaga kerja, pengawasan kualitas, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Setiap perubahan mekanisme anggaran karena itu membutuhkan persiapan agar pembayaran dan kegiatan di lapangan tidak terhambat. BGN perlu berkoordinasi dengan kementerian yang menangani fiskal serta lembaga terkait untuk memastikan sumber dana tetap tersedia. Transisi yang terencana menjadi penting karena layanan diberikan secara rutin kepada penerima manfaat.
Putusan MK juga membawa konsekuensi terhadap perhitungan anggaran pendidikan nasional. Dengan pembiayaan MBG ditempatkan di luar sektor pendidikan, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai besarnya anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk sekolah, guru, peserta didik, sarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas pembelajaran. Pemisahan tersebut dapat membantu mencegah program dengan tujuan utama di luar pendidikan mengambil ruang dari kebutuhan sektor pendidikan. Pada saat yang sama, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan anggaran memadai untuk MBG melalui pos yang sesuai. Kedua program memiliki tujuan berbeda tetapi sama-sama membutuhkan perencanaan fiskal yang kuat.
Bagi sekolah, perubahan sumber pembiayaan tidak berarti keterlibatan dalam pelaksanaan MBG otomatis berhenti. Sekolah tetap menjadi salah satu titik penting karena makanan diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Koordinasi mengenai jadwal distribusi, jumlah penerima, keamanan pangan, dan kondisi fasilitas tetap diperlukan. Namun, sekolah tidak seharusnya dibebani tanggung jawab pembiayaan yang mengurangi sumber daya untuk proses belajar mengajar. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara BGN dan sektor pendidikan dapat membantu pelaksanaan program berjalan lebih tertib.
Pemisahan anggaran juga membuka peluang memperkuat akuntabilitas MBG sebagai program tersendiri. Pemerintah dapat menampilkan secara lebih jelas berapa dana yang dialokasikan, berapa penerima yang dilayani, serta berapa biaya yang dibutuhkan untuk setiap tahapan operasional. Evaluasi kemudian dapat dilakukan dengan membandingkan pengeluaran terhadap hasil program, termasuk kualitas makanan dan dampak terhadap kondisi gizi penerima. Pengadaan bahan pangan serta pengelolaan fasilitas juga dapat dipantau melalui mekanisme yang lebih spesifik. Transparansi tersebut penting mengingat besarnya skala program dan luasnya wilayah pelaksanaan.
Di sisi lain, penyesuaian anggaran membutuhkan koordinasi cepat agar tidak menciptakan ketidakpastian bagi pelaksana di daerah. Satuan pelayanan, pemasok bahan pangan, tenaga kerja, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat membutuhkan kepastian mengenai mekanisme program setelah putusan diterapkan. Pemerintah perlu menerjemahkan putusan MK ke dalam kebijakan teknis yang mudah dijalankan. Masa transisi juga perlu mempertimbangkan kontrak dan kegiatan yang telah berjalan agar tidak menimbulkan gangguan pelayanan. Kepastian regulasi akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan MBG.
Respons Kepala BGN terhadap putusan MK menegaskan bahwa program MBG tetap dapat berjalan meskipun pembiayaannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Pemerintah kini memiliki pekerjaan untuk menata sumber dana dengan tetap menjaga keberlanjutan layanan sekaligus memenuhi ketentuan konstitusional mengenai anggaran pendidikan. Pemisahan tersebut dapat memperkuat transparansi karena masyarakat dapat melihat pembiayaan pendidikan dan program gizi secara lebih jelas. BGN juga memiliki kesempatan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran MBG secara khusus. Dengan penyesuaian yang terencana, pemerintah diharapkan dapat mempertahankan program pemenuhan gizi tanpa mengurangi ruang fiskal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.