Jakarta, 11 Mei 2026 – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menegaskan bahwa investasi yang dilakukan Google di Indonesia tidak memiliki kaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 11 Tahun 2020. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai spekulasi dan perbincangan publik yang menghubungkan kebijakan pendidikan digital dengan kepentingan investasi perusahaan teknologi global tersebut.
Nadiem menyebut kebijakan yang diterbitkan pada masa kepemimpinannya dibuat berdasarkan kebutuhan transformasi digital di sektor pendidikan, terutama untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, regulasi tersebut dirancang untuk mempercepat adaptasi pendidikan nasional terhadap penggunaan platform digital dan teknologi informasi, khususnya di tengah perubahan sistem pembelajaran modern.
Perbincangan mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan dan investasi perusahaan teknologi menjadi perhatian publik karena meningkatnya keterlibatan platform digital dalam dunia pendidikan Indonesia. Banyak pihak menilai transformasi digital memang membuka peluang besar bagi kerja sama dengan perusahaan teknologi global, namun di sisi lain transparansi dan independensi kebijakan tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persepsi negatif di masyarakat.
Nadiem juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat kementerian pada saat itu melalui proses pembahasan dan pertimbangan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ia menilai tudingan yang mengaitkan regulasi pendidikan dengan investasi perusahaan tertentu tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam beberapa kesempatan, Nadiem sebelumnya memang dikenal aktif mendorong digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran, pengelolaan data pendidikan, hingga peningkatan akses pendidikan di berbagai daerah.
Isu mengenai hubungan kebijakan publik dan investasi perusahaan teknologi diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian dalam perkembangan transformasi digital nasional. Pengamat kebijakan publik menilai keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat menjadi hal penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami secara objektif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi digital, kepentingan publik, dan transparansi dalam pengambilan kebijakan nasional.