Bandung, 14 November 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah untuk menindaklanjuti rencana pembongkaran Teras Cihampelas di Kota Bandung melalui mekanisme lelang secara daring. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kembali kawasan perkotaan, khususnya fasilitas publik yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi fungsi, keamanan, dan pemanfaatannya. Teras Cihampelas yang sebelumnya dibangun sebagai ruang aktivitas masyarakat dan pedagang kini kembali menjadi perhatian dalam pembahasan penataan kawasan. Pelaksanaan lelang secara elektronik diharapkan dapat memberikan proses yang lebih terbuka dan memungkinkan pihak yang memenuhi persyaratan mengikuti tahapan pengadaan atau pemanfaatan material sesuai ketentuan yang berlaku.
Teras Cihampelas merupakan salah satu infrastruktur perkotaan yang pernah menjadi ikon wisata dan ruang publik di Bandung. Fasilitas berbentuk jalur pedestrian layang tersebut dibangun di atas kawasan Jalan Cihampelas yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan wisata belanja. Kehadirannya semula bertujuan memberikan ruang bagi pejalan kaki sekaligus menyediakan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima. Konsep tersebut dirancang untuk mengurangi kepadatan aktivitas di permukaan jalan dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Namun, dalam perkembangannya, pemanfaatan fasilitas tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk aktivitas perdagangan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kondisi tersebut memunculkan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan dan masa depan bangunan.
Rencana pembongkaran Teras Cihampelas berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk menata kembali fasilitas publik agar sesuai dengan perkembangan kondisi kawasan. Infrastruktur yang telah dibangun memerlukan pemeliharaan, pengawasan, serta pengelolaan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Apabila fungsi suatu fasilitas mengalami penurunan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap biaya pemeliharaan, manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Dalam konteks Teras Cihampelas, keputusan mengenai pembongkaran juga perlu mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan dan kondisi lingkungan sekitar. Penataan kawasan diharapkan mampu menciptakan ruang kota yang lebih tertib tanpa mengabaikan kebutuhan pelaku usaha yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan tersebut.
Pelaksanaan lelang pembongkaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dengan sistem e-Auction atau lelang elektronik. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa peserta dapat melakukan pendaftaran dan pengaktifan akun melalui portal lelang resmi pemerintah. Mekanisme yang digunakan adalah penawaran terbuka tanpa kehadiran fisik peserta sehingga seluruh proses penawaran dapat dilakukan melalui internet. Tahapan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada badan usaha yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Pemerintah menetapkan nilai limit lelang dan uang jaminan masing-masing sebesar Rp120 juta sebagai bagian dari ketentuan pelaksanaan pembongkaran bangunan.
Tahapan kualifikasi peserta berlangsung pada 13 hingga 19 November 2026. Setelah proses pemeriksaan dokumen selesai, pemerintah menjadwalkan pengumuman peserta yang memenuhi persyaratan pada 23 November 2026. Peserta yang keberatan terhadap hasil kualifikasi diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan pada 23 hingga 24 November. Sementara itu, pelaksanaan lelang dijadwalkan berlangsung pada 26 November 2026 dengan batas akhir penawaran pukul 14.00 WIB. Pemenang akan ditetapkan setelah proses penawaran berakhir sesuai ketentuan yang berlaku. Jadwal tersebut menjadi acuan bagi perusahaan yang berminat mengikuti proses pembongkaran Teras Cihampelas. Pemerintah mengharapkan seluruh tahapan dapat berlangsung transparan, tertib, dan sesuai prosedur pengelolaan barang milik daerah.
Peserta lelang diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan legalitas badan usaha, pengalaman pekerjaan, serta kemampuan teknis pembongkaran bangunan. Persyaratan tersebut mencakup kepemilikan dokumen usaha yang sah, perizinan sesuai bidang pekerjaan, dan pengalaman pembongkaran bangunan dalam kurun waktu yang ditentukan. Ketentuan teknis diperlukan karena Teras Cihampelas merupakan konstruksi layang yang berada di kawasan perkotaan dengan aktivitas lalu lintas dan perdagangan cukup padat. Proses pembongkaran membutuhkan peralatan serta tenaga kerja yang memiliki kompetensi agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Selain itu, peserta harus menyetujui pakta integritas untuk memastikan pelaksanaan lelang berlangsung secara profesional dan terhindar dari praktik yang bertentangan dengan peraturan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan bahwa seluruh risiko dan biaya yang muncul selama pelaksanaan pembongkaran menjadi tanggung jawab pemenang lelang. Ketentuan tersebut termasuk kewajiban memberikan ganti rugi apabila pekerjaan menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas publik atau lingkungan di sekitar objek. Pemenang lelang tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan pembongkaran kepada pihak lain maupun menggunakan objek lelang di luar tujuan yang telah ditetapkan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan perusahaan yang dinyatakan memenuhi kualifikasi benar-benar bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan. Koordinasi dengan instansi terkait juga diperlukan, terutama dalam pengaturan lalu lintas, pengamanan kawasan, dan perlindungan aktivitas masyarakat selama proses pembongkaran berlangsung.
Rencana pembongkaran Teras Cihampelas merupakan bagian dari kebijakan penataan kawasan yang didorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemerintah provinsi sebelumnya mengambil alih pengelolaan aset tersebut dari Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat langkah penataan. Bangunan yang dibangun pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung itu memiliki panjang sekitar 450 meter dan sebelumnya difungsikan sebagai kawasan kuliner, suvenir, serta ruang publik. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal sehingga pemerintah memilih melakukan penataan ulang. Setelah proses lelang selesai, pembongkaran direncanakan segera dilaksanakan karena persetujuan administratif yang diperlukan telah diperoleh. Meski demikian, pelaksanaan pekerjaan tetap membutuhkan koordinasi teknis untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Melalui lelang daring pembongkaran Teras Cihampelas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap penataan kawasan wisata dan perdagangan tersebut dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Proses lelang yang terbuka menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan. Pembongkaran bangunan juga diharapkan membuka kesempatan untuk mengembalikan fungsi kawasan Cihampelas sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata yang lebih tertata. Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha di sekitarnya. Dengan perencanaan yang matang, penataan ulang kawasan Cihampelas diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung, memperbaiki kualitas ruang publik, serta mendukung perkembangan ekonomi Kota Bandung.