Jakarta, 10 November 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut diketahui berada dalam pengelolaan pengusaha Arif Kurniawan, sosok yang dikenal dengan julukan Raja Nikel. Penetapan tersangka diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, pada Selasa (10/11/2026). Penyidik menduga perusahaan tersebut tetap menjalankan aktivitas pertambangan meskipun masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir. Kasus ini menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan tambang nikel yang berlangsung sepanjang periode 2013 hingga 2025.
Anang menjelaskan bahwa PT BSJ diduga melakukan kegiatan penambangan nikel setelah izin perusahaan berakhir pada 2014. Aktivitas pertambangan tersebut disebut masih berlangsung hingga 2025, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan pengelolaan sumber daya mineral. Kejagung juga mengungkap bahwa Arif Kurniawan merupakan salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan. Status tersebut menjadi perhatian penyidik karena berkaitan dengan pihak yang diduga mengendalikan kegiatan usaha dan menikmati hasil operasional pertambangan. Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi merupakan langkah hukum terhadap badan usaha dan tidak otomatis berarti seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam pengembangan perkara, Kejagung turut mendalami aktivitas sejumlah perusahaan tambang yang diduga memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kegiatan pertambangan nikel di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Konawe Utara dan Buton Tengah. Penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses administrasi, penerbitan izin, hingga persetujuan kegiatan produksi dan penjualan hasil tambang. Salah satu persoalan yang diperiksa adalah perpanjangan atau penangguhan masa berlaku izin pertambangan yang diduga tidak sesuai ketentuan. Kejagung menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan yang memungkinkan aktivitas perusahaan tetap berjalan meskipun persyaratan perizinannya bermasalah.
Sebelum menetapkan tersangka korporasi, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan di enam lokasi wilayah Jakarta pada 5 November 2026. Penggeledahan tersebut menyasar rumah dan sejumlah kantor perusahaan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel. Dari kegiatan itu, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp11,79 miliar yang ditemukan di dua lokasi berbeda. Selain uang, petugas mengamankan dokumen perusahaan serta barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, dan rekaman kamera pengawas. Seluruh barang bukti tersebut diperiksa untuk menelusuri transaksi keuangan, hubungan antarkorporasi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang sedang disidik.
Kejagung juga mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengurusan izin dan kegiatan pertambangan. Direktur Penyidikan Jampidsus, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi pemberian tertentu untuk mempermudah proses administrasi, produksi, dan penjualan nikel. Dugaan tersebut mencakup kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dokumen pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya perusahaan. Penyidik terus menelusuri hubungan antara pengelola perusahaan dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan. Sementara itu, nilai kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan tersebut masih dalam proses penghitungan oleh auditor yang berwenang.
Pengembangan penyidikan juga dilakukan melalui pemeriksaan saksi serta penggeledahan tambahan di sejumlah lokasi Sulawesi Tenggara. Pada 10 November 2026, Kejagung mengungkap pemeriksaan terhadap beberapa kantor perusahaan yang berada di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh dokumen serta informasi yang dapat memperjelas hubungan kegiatan pertambangan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, penyidik masih menelusuri keberadaan Arif Kurniawan yang berdasarkan informasi perlintasan diketahui berada di luar negeri. Kejagung telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya sebagai bagian dari kebutuhan pemeriksaan dalam perkara tersebut.
Atas dugaan pelanggaran yang ditemukan, PT BSJ dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penetapan tersangka korporasi menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kejagung diperkirakan masih akan mengembangkan penyidikan untuk memastikan peran masing-masing perusahaan dan individu yang diduga terlibat. Pemeriksaan terhadap aliran dana, dokumen perizinan, serta hasil kegiatan pertambangan menjadi faktor penting dalam menentukan konstruksi hukum perkara. Seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan, sementara penentuan kesalahan pidana harus melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.